Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kenaikan UMP Jawa Tengah Tahun 2021 dan Dampaknya Bagi Buruh dan Pengusaha

Menurut saya Ketentuan Pengupahan Jawa Tengah untuk tahun 2021 sebesar 3,27% dengan perincian : Inflasi nasional YoY Sept 2020 terhadap Sept 2019 sebesar 1,42% (satu koma empat puluh dua persen) Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,85% (satu koma delapan puluh lima persen) sesuai dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Nomor B.043/BPS/33541/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Data Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi, sudah cukup adil bagi pekerja karena itu tadi, ada faktor-faktor yang mempengaruhi berupa inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan utama. 

Kenaikan UMP Jawa Tengah Tahun 2021 dan Dampaknya Bagi Buruh dan Pengusaha

Kenaikan upah minimum itu telah tercatat dalam keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 20 November Nomor 561/61 Tahun 2020 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Keputusan ini menurut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sudah melalui rapat dan masukan-masukan dengan berbagai pihak antara lain dewan pengupahan, serikat buruh, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia. Menurutnya keputusan ini merupakan jaring pengaman sosial dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan upah bagi pekerja atau buruh, dan kelangsungan usaha bagi perusahaan atau dunia usaha di Provinsi Jawa Tengah. Keputusan itu mulai berlaku pada 1 Januari 2021, sesuai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bab IV Ketenagakerjaan. Artinya, lanjut pengusaha wajib melaksanakan ketentuan ini mulai 1 Januari 2021. Upah minimum adalah upah bulanan terendah, dan hanya berlaku bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum, dilarang mengurangi atau menurunkan besaran upah yang telah dibayarkan.

Kenaikan upah sebesar 3,27% meskipun terlihat kecil, namun ini bisa sangat berarti bagi kaum buruh khusunya di jawa tengah. Jika tidak ada kenaikan upah ini tentunya standar hidup para buruh akan menurun dikarenakan inflasi yang membuat harga-harga barang terutama kebutuhan pokok menjadi lebih tinggi. Dengan adanya kenaikan ini tentunya standar kehidupan buruh sedikit lebih layak karena tentunya upah minimum tersebut sudah ada hitung-hitungannya sendiri tergantung daerahnya namun harus mengacu pada formula pada Pasal 44 ayat2 PP Nomor 78 Tahun 2015 yaitu UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % ∆PDBt)};. PP tersebut juga menegaskan, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi, yang dihitung berdasarkan formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud. Dalam hal telah dilakukan peninjauan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud, gubernur menetapkan upah minimum provinsi dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan provinsi.

Kenaikan upah minimum ini berlaku bagi 35 kabupaten di jawa tengah meliputi

1. Kota Semarang Rp 2.810.025

2. Kabupaten Demak Rp 2.511. 526

3. Kabupaten Kendal  Rp 2.335.735

4. Kabupaten Semarang Rp 2.302.797,59

5. Kota Salatiga Rp 2.101. 457,14

6. Kabupaten Grobogan Rp 1.890.000

7. Kabupaten Blora Rp 1.894.000

8. Kabupaten Kudus Rp 2.290.995,33

9. Kabupaten Jepara Rp 2.107.000

10. Kabupaten Pati Rp 1.953.000

11. Kabupaten Rembang Rp 1.861.000

12. Kabupaten Boyolali Rp 2.000.000

13. Kota Surakarta Rp 2.013.810

14. Kabupaten Sukoharjo Rp 1.986.450

15. Kabupaten Sragen Rp 1.829.500

16. Kabupaten Karanganyar Rp 2.054.040

17. Kabupaten Wonogiri Rp 1.827.000

18. Kabupaten Klaten Rp 2.011.514,91

19. Kota Magelang Rp 1.914.000

20. Kabupaten Magelang Rp 2.075.000

21. Kabupaten Purworejo Rp 1.905.400

22. Kabupaten Temanggung Rp 1.885.000

23. Kabupaten Wonosobo Rp 1.920.000

24. Kabupaten Kebumen Rp 1.895.000

25. Kabupaten Banyumas Rp 1.970.000

26. Kabupaten Cilacap Rp 2.228.904

27. Kabupaten Banjarnegara Rp 1.805.000

28. Kabupaten Purbalingga Rp 1.988.000

29. Kabupaten Batang Rp 2.129.117

30. Kota Pekalongan Rp 2.139.754

31. Kabupaten Pekalongan Rp 2.084.155,14

32. Kabupaten Pemalang Rp 1.926.000

33. Kota Tegal Rp 1.982.750

34. Kabupaten Tegal Rp 1.958.000

35. Kabupaten Brebes Rp 1.866.722,90

Dari data di atas kita dapat mengetahui di Jawa Tengah UMK tertinggi di tahun 2021 dipegang oleh Kota Semarang dengan UMK sebesar Rp.2.810.025,00 sedangkan UMK terendah di Jawa Tengah Berada di Kab. Banjarnegara dengan UMK sebesar .Rp.1.805.000,00.

Saya sebagai orang Jawa Tengah yang tinggal di Kabupaten Purworejo ingin menyoroti kenaikan upah minimum di daerah saya sendiri.  Upah Minimum Kabupaten (UMK) Purworejo 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,27 persen. Atas kenaikan tersebut tahun depan para pekerja akan mendapat upah sebesar Rp1.905.400 atau naik Rp60.400 dari tahun 2020. Untuk wilayah Kedu, meskipun posisi UMK Purworejo di bawah Kabupaten dan Kota Magelang serta Wonosobo, namun masih berada di atas Kabupaten Kebumen dan Temanggung. Kenaikan UMK dapat menambah kesejahteraan para pekerja yang ada di Purworejo. Selain itu juga dapat menambah terciptanya suasana yang kondusif dan harmonis dalam hubungan industrial. Menurut Kabid Nakertrans Dinperinaker Kabupaten Purworejo, Slamet, menyebut  jumlah pekerja industri di Kabupaten Purworejo ada belasan ribu yang nantinya akan menerima kenaikan UMK ini lebih tepatnya aka ada ada sekitar 16.500-an pekerja yang akan menerima kenaikan UMK ini. Jumlah itu berasal dari 650-an perusahaan. Walaupun begitu menurut saya upah minimum di kabupaten Purworejo masih rendah sehingga kelayakan hidup para pekerja masih kurang karena dibandingkan kabupaten lain upah minimum Kabupaten Purworejo ini termasuk salah satu yang terendah.

Tidak lengkap rasanya jika membahas kenaikan upah minimum tanpa melihat dari sisi pengusaha, karena para pengusaha jelas sangat terpengaruh dengan adanya kenaikan upah minimum ini, apalagi di masa sulit karena pandemi seperti ini sehingga pendapatan pengusaha jauh menurun. Dan karena itulah ara pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah (Jateng) akan menggugat Gubernur Ganjar Pranowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 sebesar 3,27 persen. Rencana gugatan itu langsung direspons oleh para buruh yang menyatakan siap membekingi Ganjar dengan menjadi tergugat intervensi.

Para pengusaha yang tidak setuju dengan kenaikan upah minimum di Jawa Tengah beralasan, keputusan yang dilakukan sejumlah gubernur untuk tetap menaikan UMP 2021 tidak tepat. Keputusan itu tidak sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan terkait penetapan UMP 2021.

Karenanya, para pengusaha menyinggung soal PHK besar- besaran lantaran kenaikan UMP dinilai membuat kondisi usaha makin sulit di tengah bisnis yang terpuruk akibat pandemi yang menyebabkan ketidakseimbangan permintaan dan penawaran sehingga sektor riil menjadi lumpuh. Menurut Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, terdapat perbedaan pandangan bagaimana melihat upah minimum antara pengusaha dan serikat buruh. Pengusaha melihat, upah minimum adalah jaring pengaman sosial yang paling dasar, dan harus diikuti oleh semua pemberi kerja untuk pekerja yang baru. Sementara, serikat buruh melihat bahwa upah minimum seperti upah rata-rata. Hal tersebut menurutnya kurang pas karena kalau kita bicara jaring pengaman sosial itu yang paling bawah memang harus diikuti semuanya.

Hariyadi juga menyebut, pembahasan upah minimum di Dewan Pengupahan Nasional sudah jelas. Yakni berdasarkan kondisi yang sedang terjadi. Jadi menurutnya kenaikan upah minimum ini tidak sesuai keadaan yang ada dan merugikan masalah.

Pemerintah Jawa Tengah sebenarnya juga telah member solusi bagi pengusaha yang Perusahaan Terdampak Covid-19 tidak dapat melaksanakan UMK dapat dilakukan mekanisme pengurangan jam kerja secara Bipartit dan diberitahukan ke Disnaker Kab/Kota agar tidak timbul Perselisihan Hubungan Industrial.

Kesimpulannya kenaikan upah minimum ini cukup adil bagi buruh dan pengusaha dikarenakan faktor pertembuhan ekonomi dan inflasi, namun masih perlu disosialisasikan lagi dan dibangun komunikasi yang baik antara pemerintah, buruh, dan pengusaha, terutama pengusaha yang usahanya terdampak pandemi agar menemukan titik temu soal kenaikan upah minimum ini tanpa melakukan PHK.

Zein Sakti
Zein Sakti Orang yang mencari peruntungan di dunia blogging

Posting Komentar untuk " Kenaikan UMP Jawa Tengah Tahun 2021 dan Dampaknya Bagi Buruh dan Pengusaha "