Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kedudukan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat dalam UUPA

Hak Ulayat adalah hak masyarakat hukum adat atas segala sumber daya  agraria  yang  ada  dalam  wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat yang  bersangkutan. Dengan demikian  obyek  dari  hak  ulayat meliputi segala sumber daya agraria (bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya). Hak Ulayat  lahir atau muncul bukan  karena  diciptakan  oleh  keputusan pejabat tetapi tumbuh dan berkembang  (serta  juga  dapat  lenyap) sesuai dengan keberadaan dan perkembangan kehidupan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Kedudukan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat dalam UUPA

Setelah munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria  yang  lazim juga disebut Undang-Undang Pokok  Agraria (UUPA) bahwa  hak  ulayat  diakui  sebagai suatu hak atas tanah apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan. Berdasarkan Pasal 3 UUPA bahwa hak ulayat diakui sebagai suatu hak atas tanah apabila dalam kenyataan memang  masih  ada  dan  pelaksanaan  hak  tersebut  harus  sesuai dengan kepentingan nasional serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Adat dalam UUPA

UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) memosisikan hukum adat sebagai hukum yang berlaku dalam hukum agraria (hukum positif tidak tertulis). Jadi UUPA tidak menghapus keberadaan hukum adat sbg hukum yang berlaku atas tanah di Indonesia.

Pengakuan terhadap hukum adat bahkan menjadi salah satu prinsip dasar hukum agraria nasional (dari 8 prinsip). Artinya, jika ada per-UU-an dan Putusan Hakim yang tidak mengakui keberadaan hukum adat sebagai hukum berlaku dapat dikatakan bertentang dengan Hukum Agraria Nasional (UUPA).

Hukum adat juga sebagai sumber utama pembangunan Hukum Agraria Nasional.

UUPA Sumber Utama Pengakuan Hak Masyarakat (Hukum) Adat atas Tanah dan SDA

UU No. 5 Tahun 1960 atau UUPA merupakan produk hukum nasional pertama dan utama bagi pengakuan hak masyarakat (hukum) adat atas tanah dan SDA.

Pada masa kolonial sebetulnya juga ada pengakuan terhadap hukum adat:

  • Ps 11 AB 1848, Ps 75 (3) RR (lama) 1854: hukum adat difungsionalkan oleh hakim.

  • Ps 75 (3) RR (baru) 1920: pemberlakuan hukum adat tidak saja melalui peradilan tetapi juga melalui pembuat UU (legislatif).

Pada 1925 RR diganti dgn IS (Indische Staatsregeling) Ps 75 (3) RR (baru) dijadikan Pasal 131 IS.

Dengan berbagai reaksi dan redaksi pengakuan hak masyarakat (hukum) adat kemudian diikuti oleh berpagai UU termasuk UU Sektoral.

Kemudian muncul “tragedi” preseden pengakuan masy hukum adat sebagai subjek terlebih dahulu “dengan” Perda baru haknya diakui (UU 41/1999 tentang Kehutanan). Preseden ini bahkan menular ke bidang pertanahan, seperti Perpres 41/2012 dalam pengadaan tanah.

Konsep Hak Ulayat Disublim Menjadi Hak Bangsa

Konsepsi hubungan hukum antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang dipakai oleh UUPA diangkat dari konsepsi hak ulayat MHA (sublimasi).

Konsepsi hak bangsa (nationality) berasal dari konsep hak ulayat.

Konsepsi hak menguasai negara juga berasal dari turunan hak bangsa dalam aspek publik.

Begitu juga prinsip pemisahan horizontal.

Syarat sah transaksi tanah:

  •  Nyata
  • Tunai
  • Terang

UUPA Memberikan Arahan Untuk Kondensasinya Terhadap MHA 

Dalam wilayah adat, hak masyarakat (hukum) adat dijamin melalui penerapan sistem hak ulayat.

Jika sistem hak ulayat efektif maka hak masyarakat hukum adat terjamin, dan tentu saja kesejahteraan masyarakat pun dapat diwujudkan.

Pada saat sistem hak ulayat sudah disublim menjadi hak bangsa dan hak menguasai negara, maka masyarakat menunggu efektivitas sistem hak bangsa dan hak menguasai negara yang akan menjamin hak mereka.

Untuk itulah tujuan pembangunan Hukum Agraria menurut UUPA.

UUPA memberikan pedoman untuk pembangunan hukum agraria dengan menentukan Prinsip Dasar Hukum Agraria Nasional untuk memastikan Kondensasi dari dari Hak Bangsa menyirami seluruh kepentingan anak bangsa ini terumata masyarakat (hukum) adat.

Demikian artikel  Kedudukan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat dalam UUPA semoga bisa bermanfaat.

Sumber:
  1. Ilyas Ismail, 2010, Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional, Jurnal unsyiah, KANUN No. 50 Edisi April 2010.
  2.  Materi Prof Kurnia dalam  Webinar HUT UUPA 2020
Zein Sakti
Zein Sakti Orang yang mencari peruntungan di dunia blogging

Posting Komentar untuk "Kedudukan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat dalam UUPA"