Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Landasan Idiil, Kontitusional, dan Operasional Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu hal yang mempengaruhinya adalah pertumbuhan perdagangan dan industri yang tumbuh subur di masyarakat. Tenaga kerja yang semula bekerja di bidang pertanian mulai beralih ke sektor industri yang berkembang pesat seiring dengan didirikannya berbagai perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Landasan Idiil, Kontitusional, dan Operasional Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Dalam konteks industri, suatu proses produksi yang semakin maju dan berkembang, tentunya perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terampil atau kurang terampil bahkan tidak memiliki keahlian apapun. Proses ini tidak dapat dihindari karena semakin banyaknya penggunaan tenaga kerja yang mengakibatkan perselisihan, oleh karena itu terkadang hubungan kerja tidak harmonis, perselisihan dan gesekan dalam pelaksanaan proses produksi antara pekerja / pekerja dengan pengusaha yang disebabkan oleh kepentingan yang berbeda. dan motivasi. Karyawan ingin mendapat pekerjaan ringan dengan hasil besar, sedangkan pengusaha ingin mendapat gaji kecil dan berharap produktivitas tinggi dan keuntungan maksimal.Dalam konteks industri, suatu proses produksi yang semakin maju dan berkembang, tentunya perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terampil atau kurang terampil bahkan tidak memiliki keahlian apapun. Proses ini tidak dapat dihindari karena semakin banyaknya penggunaan tenaga kerja yang mengakibatkan perselisihan, oleh karena itu terkadang hubungan kerja tidak harmonis, perselisihan dan gesekan dalam pelaksanaan proses produksi antara pekerja / pekerja dengan pengusaha yang disebabkan oleh kepentingan yang berbeda. dan motivasi. Karyawan ingin mendapat pekerjaan ringan dengan hasil besar, sedangkan pengusaha ingin mendapat gaji kecil dan berharap produktivitas tinggi dan keuntungan maksimal.Dalam konteks industri, suatu proses produksi yang semakin maju dan berkembang, tentunya perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terampil atau kurang terampil bahkan tidak memiliki keahlian apapun. Proses ini tidak dapat dihindari karena semakin banyaknya penggunaan tenaga kerja yang mengakibatkan perselisihan, oleh karena itu terkadang hubungan kerja tidak harmonis, perselisihan dan gesekan dalam pelaksanaan proses produksi antara pekerja / pekerja dengan pengusaha yang disebabkan oleh kepentingan yang berbeda. dan motivasi. Karyawan ingin mendapat pekerjaan ringan dengan hasil besar, sedangkan pengusaha ingin mendapat gaji kecil dan berharap produktivitas tinggi dan keuntungan maksimal.Dalam konteks industri, suatu proses produksi yang semakin maju dan berkembang, tentunya perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terampil atau kurang terampil bahkan tidak memiliki keahlian apapun. Proses ini tidak dapat dihindari karena semakin banyaknya penggunaan tenaga kerja yang mengakibatkan perselisihan, oleh karena itu terkadang hubungan kerja tidak harmonis, perselisihan dan gesekan dalam pelaksanaan proses produksi antara pekerja / pekerja dengan pengusaha yang disebabkan oleh kepentingan yang berbeda. dan motivasi. Karyawan ingin mendapat pekerjaan ringan dengan hasil besar, sedangkan pengusaha ingin mendapat gaji kecil dan berharap produktivitas tinggi dan keuntungan maksimal.

Pemerintah sebagai stabilisator dan dinamisator di bidang ketenagakerjaan, harus mampu menyediakan peraturan perundang-undangan terkait agar kepentingan para pihak dapat terpenuhi. Pertanyaan yang harus kita jawab sekarang adalah, apakah undang-undang ketenagakerjaan kita menjamin keadilan pekerja? Karena jika keadilan tidak dapat dijamin maka akan banyak gejolak bagi pekerja dan pengusaha di masa depan. Atas dasar itulah, penulis mencoba menganalisis apa saja yang menjadi landasan hukum ketenagakerjaan Indonesia.

a. Landasan idiil Hukum tenaga kerja adalah pancasila. 

Hukum ketenagakerjaan harus berdasarkan nilai-nilai pancasila terutama sila ke dua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab karena sesuai tujuan hukum tenaga kerja yaitu memberdayakan tenaga kerja  Indonesia secara optimal dan manusiawi.

b. Landasan konstitusional hukum tenaga kerja adalah Undang-Undang Negara republik Indonesia Tahun 1945.

 Hal ini tercerminkan dalam  pasal sebagai berikut:

  • Pasal 27 ( 2 ) : Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, peraturan ketenagakerjaan harus mampu mengakomodir pemberian kerja dengan upah yang layak bagi masyarakat.
  • Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat & berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan/tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam konteks Hukum ketenagakerjaan, peraturan ketenagakerjaan memfasilitasi perserikatan tenaga kerja untuk menyampaikan pikiran dan pendapat mereka agar tenaga kerja bisa sejahtera.

c. Landasan operasional hukum ketenagakerjaan adalah uu ketenagakerjaan

.  Pemerintah pada dasarnya telah menyusun instrumen untuk melindungi dan mengatur ketenagakerjaan di Indonesia agar tidak merugikan berbagai pihak yaitu tenaga kerja dan perusahaan yang bersangkutan. Salah satu instrumen tersebut diwujudkan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Demikian artikel Landasan Idil, Kontitusional, dan Operasional Hukum Ketenagakerjaan Indonesia semoga bisa bermanfaat.

Zein Sakti
Zein Sakti Orang yang mencari peruntungan di dunia blogging

Posting Komentar untuk " Landasan Idiil, Kontitusional, dan Operasional Hukum Ketenagakerjaan Indonesia"