Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Sejarah Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Asal mula UU Ketenagakerjaan di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan jika kita melihat 120 SM. Ketika bangsa Indonesia mulai ada, sistem gotong royong antar anggota masyarakat sudah dikenal. Dimana gotong royong adalah sistem perekrutan tenaga kerja tambahan dari luar keluarga, yang dirancang untuk mengkompensasi kekurangan tenaga kerja, pada masa sibuk yang meningkat, tanpa memperhitungkan imbalan materi. Sifat gotong royong ini memiliki nilai-nilai luhur dan diyakini bermanfaat karena dilandasi kebaikan, hikmah dan hikmah bagisemua orang, gotong royong ini nantinya akan menjadi sumber hukum perburuhan adat. Meski regulasi tidak tertulis, namun hukum ketenagakerjaan merupakan identitas bangsa yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia dan merupakan perwujudan jiwa bangsa Indonesia dari abad ke abad.

Sejarah Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Sejarah hukum ketenagakerjaan Indonesia dibagi atas tahapan berikut.

1. Zaman perbudakan 

Pada tahun 1817, pemerintah Hindia Belanda mengadakan larangan memasukkan budak ke pulau Jawa. Untuk meringankan beban para budak, pemerintah membuat peraturan perbudakan dan perdangan budak, yang pada pokoknya menetapkan bahwa setiap budak harus membatasi bertambahnya jumlah budak lain dari kelahiran; melarang perdagangan budak dan melarang mendatangkannya dari luar; menjaga agar anggota keluarga para budak bertempat tinggal secara bersama-sama.

Pada tahun 1825, ada perbaikan peraturan, hubungan antara pemilik dan budak, budak mulai diakui menjadi subjek hukum (Penyandang hak dan kewajiban). Subjek hukum ada orang dan badan hukum. Raffles mengeluarakan kepemilikan budak: peraturan yang mengatur pengikisan perbudakan karena budak hampIr memiliki hak da kewajiban yang sama dengan tuannya.

tahun 1826 dengan tegas menghendaki penghapusan perbudakan. Paling lambat 1 Januari 1860 perbudakan di seluruh Indonesia harus dihapuskan, namun tidak dalam prakteknya. Di luar Jawa, penghapusan perbudakan baru dimulai pada 1872 dan dilakukan secara bertahap.

 Pemerintah Hindia Belanda juga menghapuskan perbudakan dengan cara mengubah perbudakan menjadi perhambaan (pandelingschap) dengan menetapkan jumlah uang yang dipandang sebagai hutang (pinjaman) dari (mantan) budak kepada (mantan) pemiliknya, dengan pelunasan sekaligus atau berangsur-angsur menurut aturan tertentu. Menurut laporan koloni tahun 1922, Indonesia baru dapat dikatakan bebas dari perbudakan setelah 1922

2. Zaman kerja rodi 

kerja paksa untuk kepentingan pengupah:pendirian benteng, pabrik, dan REL kereta api. Kerja paksa ada pada zaman perbudakan amun tidak secara sistematis. 1838 rodi diperberat karena berkembang secara perorangan dan di desa.  Pada 1 Februari 1938 kerja rodi dihapuskan, pemerintah Hindia-Belanda membuat peraturan (Koeli Ordonantie) yang bersifat kapitalistik.

3. Zaman Ponale sanksi 

Zaman dimana seseorang tidak mengerjakan tugas maka orang tersebut akan mendaptkan hukuman karena sudah ada budak yang dikontrak dimulai ketika adanya agraris wet 1870.

Pada tanggal  1 januari 1942 kerja paksa terhadap bumiputra dihapuskan seiringan kedatangan Jepang.

4. Setelah kemerdekaan

 Prof. Imam Soepomo sebagai Menaker pertama mengeluarkan “Panca Krida Hukum Perburuhan” Yang menandai bahwa tidak boleh ada lagi perbudakan di Indonesia. Bunyi Panca Krida hukum perburuhan adalah sebagai berikut:

a. Membebaskan manusia indonesia dari perbudakan, perhambaan.
b. Pembebasan manusia Indonesia dari rodi atau kerja paksa.
c. Pembebasan buruh/pekerja Indonesia dari poenale sanksi.
d. Pembebasan buruh/pekerja Indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan.
e. Memberikan posisi yang seimbang antara buruh/pekerja dan pengusaha.

Zein Sakti
Zein Sakti Orang yang mencari peruntungan di dunia blogging

Posting Komentar untuk "Sejarah Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia"