Pengertian UDHR dan Hak-Hak yang Terkandung di Dalamnya

Universal Declaration of Human Rights merupakan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Deklarasi tersebut telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Di dalamya, telah dijelaskan bahwa pengakuan atas hak dasar manusia menjadi dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia.

Selanjutnya, diuraikan bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh negara melalui hukum untuk menciptakan kebebasan berbicara, beragama, kebebasan dari ketakutan, dan segala kekurangan hidup bagi umat manusia secara universal. Majelis Umum PBB mensahkan Deklarasi Universal Human Right sebagai satu standar umum bagi keberhasilan untuk sernua bangsa dan negara anggota PBB. Meskipun dokumen aslinya tidak ditujukan untuk memiliki konsekuensi hukurn terikat yang berlaku positif, tapi Deklarasi Universal Human Right merniliki pengaruh kuat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada hukurn yang mengatur hak-hak asasi manusia secara umum di setiap negara anggota. [1]

Pada 10 Desember 1948, tepat hari ini 72 tahun silam, Deklarasi Universal HAM pertama kali diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Deklarasi ini dibentuk sebagai respons atas berakhirnya Perang Dunia II. Dengan adanya deklarasi ini, masyarakat dunia hendak melenyapkan segala wujud kekejaman yang lahir atas menjamurnya konflik-konflik antarnegara kala itu. Deklarasi Universal HAM juga melengkapi Piagam PBB yang sebelumnya telah dibuat. Draf awal Deklarasi Universal HAM dirumuskan pada 1947 oleh anggota yang tergabung dalam Komisi Hak Asasi Manusia. Namun, Komisi Hak Asasi Manusia membentuk badan formal terpisah guna menangani penyelesaian deklarasi. Badan ini terdiri dari 18 anggota dari berbagai latar belakang politik, budaya, dan agama. Ketuanya yakni Eleanor Roosevelt dengan anggota Rene Cassin (Perancis), Charles Malik (Lebanon), Peng Chung Chang (China), dan John Humphrey (Kanada).

Dalam memoarnya, Eleanor Roosevelt menulis: “Dr. Chang adalah seorang pluralis. Katanya, deklarasi harus mencerminkan lebih dari sekadar gagasan Barat serta Dr. Humphrey harus bersikap eklektik dalam pendekatannya. Dr. Humphrey bergabung dengan antusias dalam diskusi dan saya ingat pada satu titik Dr. Chang menyarankan agar para anggota menghabiskan beberapa bulan untuk mempelajari dasar-dasar konfusianisme!” Selepas berproses, draf terakhir deklarasi diserahkan oleh Cassin kepada Komisi Hak Asasi Manusia di Jenewa yang lantas dibagikan ke semua negara anggota. Akhirnya, pada 10 Desember 1948 deklarasi diadopsi oleh Majelis Umum di Paris dengan ketetapan Resolusi 217 A (III). Total pembuatan deklarasi memakan waktu kurang dari dua tahun.[2]

Universal Declaration of Human Rights (Isi Pernyataan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia) antara lain mencantumkan, bahwa setiap orang mempunyai hak:

Hidup
Kemerdekaan dan keamanan badan
Diakui kepribadiannya
Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah
Masuk dan keluar wilayah suatu Negara
Mendapatkan suaka
Mendapatkan suatu kebangsaan
Mendapatkan hak milik atas benda
Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan
Bebas memeluk agama
Mengeluarkan pendapat
Berserikat dan berkumpul
Beristirahat dan bersantai
Mendapat jaminan sosial
Mendapatkan pekerjaan
Berdagang
Mendapatkan pendidikan
Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat
Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan

Sumber:

[1] Fardhan Wijaya Kosasi, (2020), DEKLARASI UNIVERSAL HUMAN RIGHT DAN PEMENUHAN HAK ASASI BAGI NARAPIDANA. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 7(4), 798-810. doi:http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i4.798-810, hal 4.

[2] Faisal Irfani, "Sejarah Deklarasi HAM Universal: Hasil Rembuk Negara Timur & Barat", diakses di https://tirto.id/cBoo pada 21 September 2021 pukul 21.00.