Peran, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Negara Dalam Hak Asasi Manusia

Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menaati hak asasi. Dalam hal ini, mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum di dalam instrumen-instrumen HAM. Seandainya mereka gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak, sebelum tuntutan itu diserahkan pada sebuah pengadilan yang kompeten atau adjudikator (penuntut) lain yang sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku.[1]

Secara garis besar, tanggung jawab negara akan muncul apabila negara telah melakukan tindakan yang dianggap salah secara internasional. Pertanggungjawaban negara akan timbul apabila suatu negara melakukan pelanggaran terhadap peraturan Hukum Internasional atau perbuatan sebuah negara yang merugikan negara berdaulat lainnya. Adapun dalam hukum nasional, pertanggungjawaban negara timbul karena negara merupakan suatu entitas yang berdaulat dan memiliki power untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terhadap warga yang berada di bawah yurisdiksinya.[2]

Berdasarkan instrument-instrumen Hak Asasi Manusia internasional, telah diterima bahwa pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan HAM adalah negara. Dalam konteks ini, negara berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan HAM. Ketentuan hukum HAM tersebut memberi penegasan pada hal-hal berikut ini:[3]

1. Negara sebagai pemangku tanggung jawab (duty holder), yang harus memanuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan HAM baik secara nasional maupun internasional, sedangkan individu dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pihak pemegang hak (right holder)

2. Negara tidak memiliki hak, negara hanya memikul kewajiban dan tanggung jawab (obligation and responsibility) untuk memenuhi hak warga negaranya (baik indivisu maupun kelompok) yang dijamin dalam instrument-instrumen HAM internasional.

3. Jika negara tidak mau atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, pada saat itulah negara tersebut bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM atau hukum internasional. Jika pelanggaran tersebut tidak mau dipertanggung jawabkan oleh negara, maka tanggung jawab itu akan diambil alih oleh masyarakat internasional.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis HAM bisa dilihat dalam 5 bentuk:[4]

1. Menghormati: Merupakan tanggung jawab negara untuk tidak ikut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Negara berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.

Contoh dari jenis ini adalah tindakan seperti:

a. pembunuhan di luar hukum (artinya pelanggaran atas kewajiban menghormati hak-hak individu untuk hidup);

b. penahanan serampangan (artinya pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak individu untuk bebas);

c. pelarangan serikat buruh (artinya pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati kebebasan kelompok untuk berserikat);

d. pembatasan atas praktik dari satu agama tertentu (artinya pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak kebebasan beragama individu).

2. Melindungi: Merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Kewajiban untuk melindungi menuntut negara dan aparatnya melakukan tindakan yang memadai guna melindungi warga individu dari pelanggaran hak-hak individu atau kelompok, termasuk pencegahan atau pelanggaran atas kebebasan mereka, Negara berkewajiban mengambil tindakan-

3. Memenuhi: Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh HAM. Kewajiban untuk memenuhi ini menuntut negara melakukan tindakan yang memadai untuk menjamin setiap orang di dalam yurisdiksinya untuk memberikan kepuasan kepada mereka yang memerlukan yang telah dikenal di dalam instrumen HAM dan tidak dapat dipenuhi oleh upaya pribadi.

4. Menegakkan: Penegakan HAM adalah melakukan berbagai tindakan dalam rangka membuat HAM lebih diakui serta dihormati oleh pemerintah dan masyarakat. Penegakan HAM dilakukan karena pada dasarnya HAM adalah ukuran tertinggi bagi keberhasilan pembangunan suatu negara. Selain itu kondisi HAM suatu negara merupakan salah satu tolok ukur untuk menentukan kehormatan suatu bangsa.

5. Memajukan: Pemajuan HAM berarti bahwa aparat pemerintah kita, baik di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun aparat militer serta masyarakat pada umumnya perlu melakukan upaya aktif yang inovatif agar semua kalangan dapat mengerti, paham, dan menerima serta melindungi HAM seperti yang tertuang dalam Instrumen HAM Nasional dan Internasional.Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (obligation to conduct), yaitu negara disyaratkan melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, dan kewajiban untuk berdampak (obligation to result), yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu memenuhi standar substantif yang terukur.

Sumber:

[1] Ifdhal Kasim (Ed), (2001). Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan, Buku I, Jakarta: Elsam, hlm. 14-15.

[2] S. Setiyani, and J. Setiyono, "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 2, no. 2, pp. 261-274, May. 2020. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.261-274.

[3] Eko Prasetyo, dkk., (2008). Buku Ajar Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm. 127-135.

[4] Mansour Fakih dkk., (2003). Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan, Pegangan untuk Membangun Gerakan Hak Asasi Manusia, cetakan Ketiga, Yogyakarta: Insist, hlm. 56-57.