Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Sejarah Perkembangan Hukum Laut Internasional

Hukum laut Internasional adalah aturan-aturan atau kaidah yang mengatur tentang berbagai persoalan yang berhubungan dengan batas-batas wilayah Negara yang berkaitan dengan laut, baik laut yang ada dalam suatu wilayah Negara atau laut yang berada di luar wilayah Negara ( Laut Lepas ), baik dari pemanfaatan sumber kekayaan laut nya maupun akibat negatif yang ditimbulkan dari pemanfaatan sumber daya kekayaan lautnya. Hukum laut Internasional tidak ada begitu saja namun ada karena sejarah yang panjang.

Sejarah Perkembangan Hukum Laut Internasional

1. Cikal Bakal Hukum Laut

Sebagai hukum laut yang paling dini pada abad ke-12 telah dikenal beberapa kompilasi peraturan-peraturan hukum yang dikenal di benua eropa yang mengatur kekuasaan bangsa-bangsa atas laut dan berbagai kegiatan yang berada di laut eropa. Di laut tengah Lex Rodhia atau hokum laut Rodhia sudah dikenal sejak abad ketujuh.

2. Hukum Laut Pada Zaman Romawi

Sejarah pertumbuhan hukum laut internasional ditandai dengan muculnya pertentangan antara dua konsepsi hukum laut, yaitu:

a. Res Communis: menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia dan oleh karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh siapapun.

b. Res Nulius: menyatakan laut itu tidak ada yang memiliki dan oleh karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing Negara.

Pertumbuhan dan perkembangan kedua doktrin tersebut diawali dengan sejarah panjang mengenai penguasaan laut oleh Imperium Roma. Kenyataan bahwa Imperium Roma menguasai tepi lautan tengah dan karenanya menguasai seluruh lautan tengah secara mutlak. Dengan demikian menimbulkan suatu keadaan di mana lautan tengah menjadi lautan yang bebas dari gangguan-gangguan bajak laut, sehingga semua orang dapat menggunakan lautan tengah dengan aman yang sejahtera yang dijamin oleh pihak Imperium Roma pemikiran hokum bangsa romawi didasarkan atas doktrin res communis omnium (hak bersama seluruh umat manusia), yang memandang penggunaan laut bebas atau terbuka bagi setiap orang. Asas res communis omnius di samping untuk kepentingan pelayaran, menjadi dasar pula untuk kebebasan menangkap ikan.

3. Hukum Laut Setelah Keruntuhan Romawi

Setelah runtuhnya Imperium Roma, bermunculan tuntutan sejumlah negara yang berdekatan dengan pantai. Namun, ada juga negaran-egara yang menuntut lebih jauh dari itu, bahkan ada yang menyalahgunakan dengan memungut biaya pelayaran, sehingga kemudian dibuat pembatasan kekuasaan sampai batas tertentu. Salah satu contoh klaim adalah Venetia atas sebagian besar Laut Adriatik yang diakui oleh Paus Alexander III pada tahun 1177. Venetia memungut bea terhadap setiap kapal yang berlayar di Laut Adriatik (Sodik, 2011).

4. Hukum Laut Pada Zaman Portugis dan Spanyol

laut dinyatakan sebagai wilayah “res nullius” atau tidak bertuan dan bisa di,iliki siapa saja yang mampu menguasainya. Melalui perjanjian Tordesilas pada tahun 1494, Portugis dan Spanyol sepakat membagi laut diseluruh dunia menjadi dua wilayah kekuasaan dengan garis yang membentang dari Kutub Utara ke Kutub Selatan. Daerah di sisi barat garis adalah kekuasaan Spanyol, sementara Portugis di sisi timur. Laut pun menjadi wilayah tertutup atau “mare clausum”. Saat kekuasaan Portugis dan Spanyol mulai surut karena muncul kekuatan maritim baru, yaitu Inggris dan Belanda. Laut kembali dinyatakan sebagai wilayah yang bebas yang menekankan berlakunya freedom of the sea dan freedom of navigation disemua bagian laut didunia.

5. Munculnya Belanda

Pembagian dunia milik Spanyol dan Portugis menimbulkan tantangan dari pihak Belanda terutama dalam bidang pelayaran dan perikanan. Di bidang pelayaran, Belanda berlayar ke Samudera Hindia dan mengadakan perdagangan dengan Indonesia. Pada tahun 1602 Belanda mendirikan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) untuk berdagang ke/dari Indonesia. Penerobosan Belanda ke Samudera Hindia bertentangan dengan kepentingan Portugal. Di bidang perikanan, Belanda menentang tuntutan Inggris karena orang Belanda telah berabad-abad menangkap ikan di perairan tersebut, bahkan telah melaksanakan berbagai perjanjian dengan kedua negara. Dalam usaha menentang Portugal dan Inggris, Belanda mempunyai dasar hukum untuk mempertahankan tuntutannya yaitu bahwa “Laut adalah bebas untuk semua bangsa”. Belanda kemudian menyewa seorang ahli hukum bernama Hugo de Groot (Grotius) untuk menulis sebuah buku yang berjudul “De Jure Praedae” (Hukum tentang Rampasan Perang) yang terbit pada tahun 1604 yang pada Bab 12 secara khusus membahas mare liberium (laut bebas). Buku tersebut membenarkan pendirian Belanda bahwa laut tidak dapat dimiliki oleh siapa pun sehingga harus terbuka bagi semua bangsa. Alasannya, karena luasnya laut dan tidak ada seorang pun yang dapat hidup di laut secara permanen dalam jangka waktu yang lama, serta laut mengandung sumber daya alam yang tidak ada batasnya sehingga tidak akan habis untuk dimanfaatkan oleh semua bangsa (Brown, 1994).

6. Munculnya Inggris

Sebelum 1604, Inggris menganut paham kebebasan lautan, tetapi tahun 1604 James I memproklamasikan King Chamber Area yang terdiri atas 26 daerah sepanjang dan di sekeliling Inggris sebagai Laut Inggris (Mare Anglicanum). Di wilayah tersebut, James I melarang nelayan Belanda menangkap ikan dan tahun 1609 James I memungut pajak bagi kapal nelayan asing yang menangkap ikan di wilayah tersebut. Belanda sangat menentang tuntutan Inggris tersebut.

7. Hukum Laut Modern

Sekarang ini seluruh bangsa di dunia berpendapat bahwa laut dan seluruh kekayaannya adalah milik bersama umat manusia. Adalah Duta Besar Malta di PBB mendeklarasikan konsep “the sea as the common beritage of mankind” yang secara resmi diterima usulan itu dalam resolusi No. 2340 pada sidang umum PBB tahun 1967.

Pada tahun 1982, dalam konferensi PBB berhasil membuat perjanjian internasional yaitu UNCLOS (United National Convention on the Law of the Sea). Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut untuk menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958.

 UNCLOS pun mulai di berlakukan pada tahun 1994 dan kini telah 159 negara dan 1 uni eropa telah bergabung dalam konvensi

Demikian artikel tentang Sejarah Perkembangan Hukum Laut Internasional semoga bisa bermanfaat.

Zein Sakti
Zein Sakti Orang yang mencari peruntungan di dunia blogging

Posting Komentar untuk "Sejarah Perkembangan Hukum Laut Internasional"