Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah dan Contohnya

Tujuan utama membangun negara yang sejahtera dan kepentingan individu bisa dikesampingkan namun bisa dipandang negara melakukan perbuatan melawan hukum .

Perbuatan hukum dalam arti luas: hukum dilihat dalam suatu gabungan aturan tertulis dan tidak tertulis. hukum dalam arti luas bukan hanya mencangkup aturan tertulis namun juga mencangkup aturan tidak tertulis (adat istiadat, tata tertib/ etika yg ditaati dalam masyarakat). Perbuatan melanggar hukum dalam arti luas yaitu melakukan pelanggarn terhdap hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah dan Contohnya

Dalam arti sempit: hanya melanggar hukum yg tertulis saja.

Contohnya: pembongkaran rumah x dapat x pandang sebagai perbauatan melawan hukum yg dilakukan pemerintah.

Perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheids daad)

Perbuatan melawan hukum pemerintah di bidang perdata:

Contohnya ketika pemerintah membuat kontrak kerja dengan perseorangan. misalnya pemrintah butuh Gedung kosong sednagkan x punya Gedung yg kosong maka pemerintah dapat ketemu x dan menyewa Gedung dengan perjanjian sewa. Tindakan pemerintah tersbut mmasuk dalam hukum privat.

Perbuatan hukum pemerintah dalam melakukan hukum privat biasanya beririsan dengan hukum public misalnya sebelum menyewa maka kepala daerah membuat suatu keputusan atas sewa menyewa tesebut yang msuk dalam hukum publik.

Jika pemerintah gagal bayar sewa maka x dapat menggugat ke pengadilan umum karena masuk ke ranah hukum perdata dan bukan kewennagan tun karena bukan masuk hukum publik.

Kasus Osterman

Kasus Osterman menunjukkan pemerintah bisa dapat melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti luas maupun sempit.

Seorang bernama Osterman akan mengeksport barang-barangnya, dan barang-barangnya tersebut telah diserahkan pada pegawai douane di Amsterdam untuk diperiksa. Pegawaipegawai douane menolak unutk memenuhi syarat-syarat formil yang diperlukan untuk mengexport barang tersebut. osterman mengajukan gugatan kepada pengadilan dengan alasan bahwa penolakan tersebut tidak berdasarkan undang-undang dan bahkan bertentangan dengan undangundang.

Rechtbank dan Hof mengatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa perbuatan pejabat-pejabat itu tidak mengandung suatu perbuatan yang nyatanyata menimbulkan gangguan terhadap barang dan juga tidak melanggar hak milik penggugat. Penolakan para pegawai hanya berupa tidak memberikan bantuan untuk melakukan suatu perbuatan yang diinginkan oleh penguggat.

Atas pertimbangan tersebut, muncul isu hukum apakah sikap tidak memberikan bantuan itu merupakan pelanggaran terhadap hak privaat dari penggugat atau bertentangan dengan kewajiban yang bersifat hukum privat dari para pegawai ? Tidak. Jadi dengan demikian kedua pengadilan tersebut berpendapat bahwa hal ini menyangkut ketentuan undang-undang yang bersifat hukum publik dan suatu hubungan yang murni bersifat hukum publik tidak dapat dipergunakan pasal 1365.

Hoge Raad telah memberikan suatu putusan yang sangat radikal, dimana pada pokoknya siapapun yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa menghiraukan apakah perbuatan itu termasuk hukum perdata atau hukum publik.

Menurut Hoge Raad berbuat atau tidak berbuat yang melanggar suatu ketentuan perundang-undangan adalah melawan hukum, tanpa mempersoalkan apakah hak subjektif yang dilanggar itu bersifat hukum perdata atau hukum publik. Dan berkewajiban unutk membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Selain itu, penguasa dalam melaksanakan tugasnya harus pula mentaati kewajiban hukumnya.

Sekiranya penguasa tidak mengindahkan ketentuan undang-undang baik publik maupun privaat, maka perbuatan penguasa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum.kasus ini jadi tonggak sejarah dimana hukum tidak hanya dalam arti sempit saja namun bisa dipandang dalam arti yang luas.

kasus ini disebut Nopember revolutie arrest= terjadi di bulan November dan merubah pandangan HAN yang tadinya hanya hukum dipandang dalam arti sempit menjdi dipandangan dalam arti luas.